UPAH MINIMUM REGIONAL BERBASIS KEADILAN

UPAH MINIMUM REGIONAL BERBASIS KEADILAN

Penulis;

Rima Harati,SE,ME

Jumlah halaman; VI + 124

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-Book: Tersedia

Barat; 0 Kg

Harga; Rp; 86,000

Upah minimum daerah adalah remunerasi atau kompensasi yang diterima oleh pekerja yang bekerja sesuai dengan kualifikasi mereka di suatu daerah atau wilayah tertentu. Upah minimum ini disesuaikan dengan daya beli barang dan jasa di daerah tersebut. Oleh karena itu, upah minimum bervariasi dari daerah ke daerah tergantung pada tingkat harga barang dan jasa serta biaya hidup pekerja di daerah tersebut. Tingkat upah dapat memengaruhi ada atau tidaknya angkatan kerja. Upah yang lebih tinggi mendorong lebih banyak orang untuk memasuki pasar tenaga kerja, sehingga secara otomatis meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (H, 2023).

Upah Minimum Daerah (UMR) adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menentukan batas pendapatan terendah yang harus diterima pekerja untuk memenuhi Upah Layak (KHL). Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 dan merupakan bagian penting dari sistem ketenagakerjaan Indonesia. Penentuan upah minimum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Menurut Sukirno (2016), keberadaan upah minimum sangat penting untuk melindungi pekerja dari potensi eksploitasi, terutama di sektor formal (Abdi, 2024).

Mengenai peluang kerja, Danawati dkk. (2016) berpendapat bahwa peluang kerja diciptakan oleh perkembangan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Sebuah studi oleh Sari, Musa, dan Lestari (2017), berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah, dan Ukuran Angkatan Kerja terhadap Peluang Kerja,” menemukan bahwa peluang kerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, upah, dan ukuran angkatan kerja, dengan angkatan kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap peluang kerja di Kota Samarinda (Hidayat, 2022