Teori & Komunikasi Pembangunan

Teori & Komunikasi Pembangunan

Penulis;

Devia Hetty Hernany, S.Sos., M.A

Amelia Puspita. M.I.Kom

Jumlah halaman; 207

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-book: Tersedia

Berat; 0 Kg

Harga; Rp; 167.000

Dalam mengukur pembangunan, aspek-aspek lain seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pengukuran pembangunan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat pembangunan suatu negara. Pemerintah dan lembaga internasional dapat menggunakan indikator-indikator ini untuk memantau kemajuan pembangunan dan merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep pembangunan tidak perlu dikaitkan dengan aspek spasial. Pembangunan, yang seringkali dirumuskan melalui kebijakan ekonomi, telah terbukti berhasil dalam banyak hal. Hal ini dapat diilustrasikan, antara lain, di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konseptual, dengan mempertimbangkan aspek sosial-lingkungan dan didukung oleh mekanisme politik yang bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat dijabarkan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan. Dalam aspek sosial, tidak hanya aspirasi masyarakat yang dipertimbangkan, tetapi keberadaan pranata sosial (modal sosial) juga dipertahankan dan bahkan ditingkatkan fungsinya. Sementara itu, dalam aspek lingkungan, fungsi pelestarian modal alam juga mendapat perhatian besar untuk kemaslahatan umat manusia. Yang terpenting, pengambilan keputusan juga dilakukan secara bersih, bebas dari berbagai perilaku lobi yang diwarnai moral hazard dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata, lintas batas spasial (antarwilayah) dan temporal (antargenerasi). Implikasinya, studi spasial kurang relevan dalam kondisi empiris yang dijelaskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Namun, konsep pembangunan yang diuraikan di atas, sejalan dengan studi implementasinya di berbagai negara dan kawasan, mengungkap berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini muncul seiring dengan ditemukannya fenomena-fenomena unik, termasuk ketimpangan, kemiskinan, pengelolaan barang publik yang tidak tepat, mekanisme kelembagaan yang lemah, dan sistem politik yang tidak adil. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan hambatan bagi pergerakan dan arus manusia, barang dan jasa, pencapaian, serta manfaat dan biaya yang dihasilkan. Arus seluruh sumber daya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi, yang menyebabkan divergensi yang semakin parah. Akibatnya, hasil pembangunan mudah diidentifikasi lintas wilayah, sektor, kelompok masyarakat, dan pelaku ekonomi. Secara implisit, dikotomi antar periode waktu juga tercermin dalam ketidakpercayaan terhadap sumber daya yang ada akibat tingginya biaya peluang antarwaktu. Situasi ini tidak hanya jauh dari nilai-nilai moral tetapi juga mencerminkan kehancuran (dalam keberlanjutan). Sebagian dari permasalahan di atas adalah mekanisme pasar, yang beroperasi tanpa batas. Perilaku ini tidak dapat dihambat karena beroperasi secara masif, berkelanjutan, dan diterima oleh logika ekonomi, serta didukung secara sistematis oleh sebagian besar kebijakan ekonomi