Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penulis;

Erizal. N., S.E., M.M

Anisa Fitria

Editor;

Kimberly Febrina Kodrat

Jumlah halaman: 86

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-Book: Tersedia

Berat; 0 Kg

harga; Rp; 76.000

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan merupakan konsep yang baru di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan pemerintah daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah (Suharyanto, 2020). Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan prinsip “Money Follows Functions”, yang merupakan fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. (Sidig, 2018).

Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal finansial. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pendanaan pemerintah daerah melalui sumber penerimaan  daerah  yaitu  meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Indikator yang dewasa ini digunakan dalam instrumen desentralisasi fiskal yaitu melalui rasio PAD dengan total penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya daerah mendorong aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan kondisi makro dan sosial dari daerah